Dampak Pemangkasan Insentif MBG: Protes Pemilik Dapur di Banyumas Meningkat
Kamis, Oktober 01, 2026
![]() |
| Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming bersama Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat melakukan kunjungan kerja dan dialog dengan warga di Cilacap. |
TANPABATAS.WEB.ID Seputar JAWA TENGAH, CILACAP - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno pada Senin, 26 Oktober 2026. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para pejabat menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang mencakup persoalan nelayan, pengembangan energi hijau, hingga masukan dari kelompok penghayat kepercayaan.
Agenda kunjungan kerja diawali dengan pertemuan bersama nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (TPI) Tegalkatilayu. Para nelayan menyampaikan sejumlah kendala operasional yang mereka hadapi sehari-hari, di antaranya masalah pendangkalan jalur pelayaran, kebutuhan bahan bakar minyak, serta pengaturan distribusi dan kuota BBM bagi kapal yang beroperasi di wilayah Cilacap.
Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno menjelaskan bahwa Wakil Presiden lebih banyak mendengarkan masukan dan keluhan warga secara langsung. Salah satu pemicu peningkatan kebutuhan BBM adalah banyaknya kapal dari luar daerah yang turut beroperasi di perairan Cilacap. Terkait gangguan alur pelayaran akibat pendangkalan, diusulkan penanganan melalui pengerukan yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangan lembaga tersebut.
Selepas berdialog dengan nelayan, rombongan Wakil Presiden melanjutkan kegiatan dengan meninjau Kilang Pertamina Cilacap. Di lokasi fasilitas pengolahan tersebut, rombongan memantau proses pengembangan sustainable aviation fuel atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang diolah dari bahan baku minyak jelantah.
Sekda Sumarno menilai pemanfaatan minyak jelantah tersebut sebagai potensi yang luar biasa bagi kemandirian energi hijau. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah menginisiasi pengumpulan minyak jelantah dari kalangan aparatur sipil negara, namun gerakan tersebut perlu diperluas secara masif hingga tingkat desa dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, kelompok masyarakat, serta organisasi PKK.
Rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap ditutup dengan pertemuan bersama masyarakat penghayat kepercayaan yang bertempat di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi. Dalam forum dialog tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan penting, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan status tanah yayasan.
Menanggapi aduan tersebut, Sumarno menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat seluruh masukan untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan pendampingan apabila tahapan di tingkat kabupaten memerlukan dukungan lebih lanjut.
Secara keseluruhan, Sumarno menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menindaklanjuti berbagai aduan yang berada dalam lingkup kewenangan daerah. Sementara itu, untuk persoalan yang berada di luar kewenangan provinsi, pemerintah daerah akan berperan menjembatani koordinasi serta mendorong percepatan realisasinya melalui kolaborasi bersama pemerintah pusat.
0 Komentar