Dampak Pemangkasan Insentif MBG: Protes Pemilik Dapur di Banyumas Meningkat

Mitra pengelola dapur SPPG di Banyumas menyampaikan keberatan terhadap perubahan skema insentif Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Banyumas - Perubahan skema insentif bagi mitra dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan keberatan dari sejumlah pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Para mitra mempersoalkan rencana pemberian insentif berdasarkan jumlah porsi makanan yang diproduksi. Dalam skema baru, insentif ditetapkan sebesar Rp. 2.000 per porsi, berbeda dari pola sebelumnya yang memberikan sekitar Rp. 6 juta per hari kepada setiap SPPG.

Ketua Paguyuban Mitra MBG Banyumas Suharjono mengatakan perubahan tersebut menjadi perhatian terutama bagi dapur yang melayani penerima manfaat dalam jumlah lebih sedikit.

Insentif Disesuaikan dengan Jumlah Porsi

Skema baru membuat besaran insentif yang diterima setiap dapur bergantung pada jumlah makanan yang dibagikan. Dengan demikian, dapur yang menghasilkan lebih sedikit porsi akan menerima insentif yang lebih kecil dibandingkan dapur dengan kapasitas produksi lebih besar.

Suharjono memberikan gambaran bahwa dapur yang memproduksi 2.000 porsi hanya akan memperoleh Rp. 4 juta berdasarkan perhitungan Rp. 2.000 untuk setiap porsi. Sementara dapur dengan produksi 1.500 porsi akan menerima Rp. 3 juta.

Perubahan tersebut dinilai cukup signifikan bagi mitra yang sebelumnya memperoleh insentif harian dengan nilai tetap. Para pengelola dapur kemudian harus menghitung kembali biaya operasional dan kemampuan mempertahankan layanan.

BGN Mulai Terapkan Skema Baru

Perubahan mekanisme tersebut merupakan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa skema Rp. 2.000 per porsi akan diterapkan mulai 5 Oktober 2026.

Menurut penjelasan BGN, sebelumnya seluruh SPPG memperoleh insentif dengan nilai yang sama meskipun jumlah penerima manfaat di setiap dapur berbeda. Sistem baru dirancang agar pemberian insentif mengikuti jumlah layanan yang diberikan masing-masing SPPG.

Dengan pola tersebut, nilai insentif tidak lagi sama untuk semua dapur. Jumlah porsi yang diproduksi dan disalurkan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan besaran insentif yang diterima mitra.

Mitra Banyumas Hitung Ulang Beban Operasional

Bagi mitra di Banyumas, perubahan skema tersebut berkaitan langsung dengan investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun fasilitas dapur SPPG.

Suharjono mengatakan sebagian mitra telah mengeluarkan modal besar untuk menyiapkan bangunan, peralatan dan berbagai kebutuhan operasional dapur. Karena itu, perubahan penerimaan harian dinilai perlu dipertimbangkan bersama dengan beban biaya yang tetap harus ditanggung.

Persoalan tersebut menjadi salah satu materi yang akan disampaikan perwakilan mitra Banyumas kepada Badan Gizi Nasional di Jakarta.

Mitra Tegaskan Tetap Mendukung Program MBG

Keberatan terhadap perubahan insentif tidak disebut sebagai penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Suharjono menegaskan bahwa para mitra di Banyumas tetap mendukung pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, para pengelola dapur ingin program MBG terus berjalan. Namun, mereka berharap kebijakan mengenai insentif juga memperhitungkan investasi dan biaya yang telah dikeluarkan untuk mendukung operasional SPPG.

Perwakilan mitra membawa persoalan tersebut dalam pertemuan dengan pihak terkait agar perubahan skema dapat dibahas secara langsung.

Puluhan Dapur Belum Mendapat Kepastian Operasional

Selain masalah insentif, terdapat persoalan lain yang akan disampaikan mitra Banyumas. Suharjono menyebut sekitar 30 dapur SPPG telah selesai dibangun dan dilengkapi berbagai peralatan, tetapi belum memperoleh kepastian mengenai waktu operasional.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pembangunan dapur membutuhkan investasi sebelum fasilitas dapat digunakan untuk melayani penerima manfaat.

Para mitra berharap ada kejelasan mengenai status dapur yang telah selesai sehingga mereka dapat menentukan langkah operasional dan perencanaan biaya ke depan.

Perubahan Kebijakan Jadi Bahan Pembahasan

Perubahan insentif SPPG menjadi Rp. 2.000 per porsi dijadwalkan mulai berlaku pada 5 Oktober 2026. Kebijakan tersebut membuat perhitungan penerimaan setiap dapur menjadi berbeda sesuai jumlah porsi yang dilayani.

Di Banyumas, para mitra meminta agar kondisi operasional dan investasi yang sudah dikeluarkan turut menjadi bahan pertimbangan. Mereka juga membawa persoalan dapur yang telah selesai dibangun tetapi belum beroperasi.

Persoalan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pihak Badan Gizi Nasional. Para mitra berharap komunikasi antara pengelola dapur dan pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan skema baru sekaligus keberlanjutan operasional SPPG.